Ming. Jun 16th, 2019

THE IMPLEMENTATION INTEGRATED OF LOCAL HEALTH GUARANTEED BOMBANA DEVELOPMENT MOVEMENT BY THE MERCY OF ALLAH (JAMKESDA- GEMBIRA) TO NATIONAL HEALTH INSURANCE IN BOMBANA REGENCY

IMPLEMENTASI INTEGRASI JAMINAN KESEHATAN DAERAH-GERAKAN MEMBANGUN BOMBANA DENGAN RIDHO ALLAH (JAMKESDA-GEMBIRA) KE JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KABUPATEN BOMBANA

 

THE IMPLEMENTATION INTEGRATED OF LOCAL HEALTH GUARANTEED BOMBANA DEVELOPMENT MOVEMENT BY THE MERCY OF ALLAH (JAMKESDA- GEMBIRA) TO NATIONAL HEALTH INSURANCE IN BOMBANA REGENCY

1Rizky Fitriyani Rustam, 1Amran Razak, 2Syamsuddin

1Bagian Administrasi Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Hasanuddin

(Email : rizkyfitriyani@yahoo.com)

2Bagian Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin

(Email :syam_wadi@yahoo.co.id)

 

Alamat Korespondensi :

 

Rizky Fitriyani Rustam

Fakultas Kesehatan Masyarakat

Universitas Hasanuddin

Makassar, 90245

HP : 081241214110

Email : rizkyfitriyani@yahoo.com

ABSTRAK

Penyelenggaraan jaminan kesehatan merupakan salah satu bagian yang memegang peranan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pelaksanaan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah-Gerakan Membangun Bombana Dengan Ridho Allah (Jamkesda-Gembira) ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per 1 Januari 2018 dengan dana sebesar Rp. 10.200.356.000,00, dengan iuran per bulan Rp. 23.000 per jiwa yang diperuntukan untuk tahap awal sebanyak 38.331 jiwa. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi integrasi Jamkesda-Gembira ke jaminan kesehatan nasional di Kabupaten Bombana dengan menganalisis syarat-syarat integrasi dan wujud dari implementasi yaitu formulasi kebijakan integrasi Jamkesda-Gembira ke jaminan kesehatan nasional di Kabupaten Bombana. Metode penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan sebanyak 8 orang yang terdiri dari 4 informan utama dan 4 informan triangulasi. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan observasi langsung dilapangan. Analisis data menggunakan content analysis. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses implementasi integrasi Jamkesda-Gembira ke jaminan kesehatan nasional di Kabupaten Bombana sangat membantu masyarakat Kabupaten Bombana untuk memiliki kartu jaminan kesehatan (JKN-KIS), dilihat dari segi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sudah terjalin koordinasi yang baik antar para pihak terkait demi pencapaian target yang telah ditetapkan, hal tersebut juga diperkuat dengan adanya formulasi kebijakan di kabupaten Bombana yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bombana Nomor 26 Tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan integrasi Jamkesda-Gembira ke JKN di Kabupaten Bombana. Saran pada penelitian ini adalah dapat secara detail menganalisis kebijakan-kebijakan ditingkat daerah terkait pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Integrasi Jamkesda-Gembira, Jaminan Kesehatan Nasional

 

ABSTRACT

Implementation of health insurance is one part that plays a role in improving public health status. Implementation of integration regional health insurance Guarantee Building Bombana with mercy of Allah (Jamkesda-Gembira) to the National Health Insurance (JKN) as of January 1st, 2018 with funding of Rp. 10.200.356.000,00, with a monthly fee of Rp. 23.000 per person were allocated for the initial phase of 38.331 people. The study aims to analyze the implementation of Jamkesda-Gembira integration into national health insurance in Kabupaten Bombana by analyzing the integration requirements and the form of implementation that is the formulation of Jamkesda-Gembira integrated policy to national health insurance in Bombana Regency. The research method is qualitative with descriptive approach. The informants were 8 people consisting of 4 main informants and 4 informants triangulation. Data collection is done by in-depth interviews and direct field observation. Data analysis using content analysis. The result of this research, it is known that Jamkesda-Gembira integrated implementation process to national health insurance in Bombana Regency is very helpful for Bombana Regency people itself because they can get the health insurance card (JKN-KIS), seen from communication, resource, disposition, and bureaucracy good coordination among stakeholders for the achievement of targets that have been established, it is also reinforced by the formulation of policies in Bombana Regency established through Regulation of Bombana Regent No. 26th of 2018 on guidelines implementation of integration Jamkesda-Gembira to JKN in Bombana Regency. Suggestion in this research is able to in detail analyze policies at a regional level related to the implementation of national health insurance program.

Keywords: Policy Implementation, Jamkesda-Gembira Integrated, National Health Insurance



PENDAHULUAN

Penyelenggaraan jaminan kesehatan merupakan salah satu bagian yang memegang peranan penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dilaksanakan untuk memberikan perlindungan terhadap risiko dan permasalahan kesehatan bagi masyarakat yang tidak tercakup sebagai sasaran penerima program jaminan kesehatan lainnya (Mundiharno, 2012).

Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu (Bambang, 1994). Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) merupakan tatanan yang mengatur penyelenggaraan kesehatan di daerah dengan menggunakan prinsip-prinsip asuransi kesehatan sosial (Mukti, 2007).

Program jaminan kesehatan daerah di Kabupaten Bombana mulai diberlakukan pada tahun 2012, sampai saat ini sudah berjalan selama 6 (enam) tahun. Sasarannya adalah masyarakat miskin yang secara administratif memiliki identitas warga di Kabupaten Bombana dan menjadi peserta Jamkesda-Gembira. Pada tahun 2017 jumlah peserta Jamkesda-Gembira meningkat dari 26,32 % pada tahun 2016 menjadi 39,28 % atau 68.937 jiwa dari 175.497 jiwa total jumlah masyarakat Kabupaten Bombana.

Kabupaten Bombana baru saja melaksanakan proses pengintegrasian jaminan kesehatan daerah ke jaminan kesehatan nasional di Tahun 2018, hal tersebut disebabkan karena Kabupaten Bombana dihadapkan pada berbagai faktor antara lain kemampuan fiskal daerah, komitmen pimpinan daerah serta penyesuaian regulasi antara daerah dengan pusat sehingga sampai tahun 2017 Kabupaten Bombana masih belum berintegrasi ke jaminan kesehatan nasional.

Secara umum konsep integrasi jaminan kesehatan daerah ke jaminan kesehatan nasional adalah dengan cara mendaftarkan peserta jaminan kesehatan daerah ke BPJS Kesehatan dan membayar iurannya dengan membayar iuran sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan, besaran iuran untuk PBI yang awalnya Rp.19.225,- menjadi Rp.23.000,- per orang setiap bulan (DJSN, 2012). Adanya landasan hukum dan pedoman pelaksanaan integrasi jaminan kesehatan daerah ke sistem jaminan kesehatan nasional, yang dapat menjadi acuan yang benar sehingga mengurangi ketidaktepatan dalam pelaksanaan (Rukmini, Ristrini, & Tumaji, 2017).

Dilihat dari segi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sudah terjalin koordinasi yang baik antar para pihak terkait demi pencapaian target yang telah ditetapkan. Terdapat sedikit inkonsistensi pada persyaratan administrasi tertentu sering berubah-ubah, sumber daya manusia (staf) yang digunakan hanyalah pegawai pada bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan (PSDK) dan kondisi sikap dari pelaksana kebijakan masih memuaskan bagi masyarakat miskin pasien jaminan kesehatan daerah (Sukowati, 2013).

Dihadapkan pada berbagai permasalahan jaminan kesehatan diatas, maka untuk tercapainya integrasi Jamkesda-Gembira ke jaminan kesehatan nasional, diperlukan suatu formulasi kebijakan yang mampu mengintegrasikan penyelenggaraan Jamkesda-Gembira dalam skema integrasi jaminan kesehatan nasional, baik dari sisi manajemen pengelolaan, paket manfaat maupun besaran iuran yang menyeimbangkan peran pusat dan daerah dalam kerangka desentralisasi (Supriyantoro, 2014).

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis implementasi integrasi serta formulasi kebijakan program Jamkesda-Gembira ke JKN di Kabupaten Bombana dalam upaya menuju Universal Health Coverage yang ditargetkan akan terealisasi pada tahun 2019 mendatang.

 

BAHAN DAN METODE

Lokasi dan Rancangan Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik.

Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Informan utama dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Bombana, Kepala Seksi Program Keluarga Harapan Dinas Sosial Kabupaten Bombana, dan Kepala BPJS Kabupaten Bombana. Informan triangulasi dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana, Kepala Seksi Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana, Verifikator Jamkesda-Gemira Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana, dan Kepala Puskesmas Rumbia Kabupaten Bombana.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara wawancara mendalam (indepth interview) kepada informan.

Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis konten dengan menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh (Bungin, 2003), yaitu sebagai berikut : Pengumpulan Data (Data Collection), Reduksi Data (Data Reduction), Display Data, Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (Conclution Drawing and Verification).

HASIL

Penelitian ini berorientasi pada syarat-syarat proses integrasi yang dilakukan secara bertahap yaitu 1). Regulasi di daerah terkait integrasi Jamkesda-Gembira ke jaminan kesehatan nasional di Kabupaten Bombana, 2). Anggaran dana yang disediakan oleh pemerintah daerah terkait penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional dan bersedia bekerja sama dengan BPJS Kabupaten Bombana selaku pelaksana dan penanggung jawab program tersebut, 3). Data kepesertaan yang telah tervalidasi dan terverifikasi sebagai peserta jaminan kesehatan nasional di BPJS Kabupaten Bombana.

Dari hasil wawancara dari beberapa informan yang menyatakan bahwa :

“Syarat untuk melakukan integrasi oleh pihak pemerintah daerah yaitu salah satunya yang utama itu sudah pasti harus ada anggaran dari pemerintah daerah dan juga ada regulasi di tingkat daerah.” (DSN).

 

“Pertama-tama yang harus ada yaitu sinkronisasi data kepesertaan dari BPS, selanjutnya diverifikasi dan ditetapkan oleh TKPPK Bappeda dan NIKnya terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selanjutnya kami menyiapkan Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK) antara pemerintah daerah dengan BPJS setempat terkait integrasi.”(MDA).

 

Dari wawancara pimpinan Dinas Kesehatan terkait komunikasi bahwa proses implementasi integrasi Jamkesda-Gembira ke jaminan kesehatan nasional sudah direncanakan sejak September 2017, akan tetapi baru bisa terlaksana per 1 Januari 2018. Hingga saat ini proses implementasi integrasi Jamkesda-Gembira ke jaminan kesehatan nasional sudah dirasa cukup baik dan sangat membantu dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Untuk tahun 2018 ditargetkan untuk fokus pada tahap awal dengan pencapaian target sebanyak 38.331 jiwa dengan jumlah iuran sebesar Rp. 23.000 per jiwa per bulan.

Dengan adanya integrasi dapat membantu dalam banyak hal, terutama masyarakatnya…, mereka bisa dapat kartu jaminan kesehatan, …. JKN-KIS dan juga bisa terakomodir oleh JKN secara bertahap... (DSA).

 

Dengan adanya integrasi, pelayanan kesehatan dapat lebih baik lagi karena langsung menyentuh ke seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat miskin….” (DSN).

 

Penyelenggaraan jaminan kesehatan dapat lebih mudah karena pengurusannya dilakukan di BPJS Kesehatan…” (KRM).

 

Selain itu, hasil wawancara terkait sumber daya para informan menyatakan bahwa :

Banyak pihak yang terlibat dalam program ini, apalagi ada perintah langsung dari pimpinan daerahnya, setiap ada koordinasi pasti pimpinan daerah berperan aktif didalamnya, mungkin juga ya mbak karena program ini masuk dalam program beliau “Gembira Sehat”, jadi pihak yang terlibat itu antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan, BPMD, Badan Keuangan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Puskesmas dan Rumah Sakit.” (MDA).

 

“Pihak yang terlibat itu ada lintas sektor dan lintas program. Lintas sektor seperti BPS, BPJS, Pengolela Jamkesda Dinas Kesehatan, Kabag Hukum, Para Camat, Kepala Desa, dan Kepala Puskesmas, sedangkan untuk lintas program yang terlibat adalah seluruh bagian yang ada di Dinas Kesehatan. Dan masing-masing dari pihak yang terlibat itu sudah paham dengan tugas dan fungsi mereka.” (ARY).

Dari wawancara informan diatas mengatakan bahwa ketersediaan sumber daya untuk level kabupaten dirasa sudah cukup dan banyak pihak yang terlibat didalamnya untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Disposisi adalah sikap dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan integrasi Jamkesda-Gembira ke JKN di Kabupaten Bombana. Berikut ini beberapa wawancara menyatakan bahwa:

Saya sangat setuju… selain kita membantu program pusat, kita juga dapat membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kita dengan memberikan jaminan kesehatan., diharapkan akan terjadi efisiensi pemanfaatan pelayanan kepada masyarakat. Setelah program JKN di implementasikan, tugas dan tanggung jawab Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana menjadi berkurang.” (DSA).

 

“Saya sangat mendukung program integrasi ini karena semua bentuk pengelolaannya dilakukan di BPJS Kesehatan, target kami seluruh masyarakat di Kabupaten Bombana dapat memiliki jaminan kesehatan, walaupun dilakukan secara bertahap dan berpatokan pada anggaran daerah yang disediakan.” (MDA).

 

SOP merupakan petunjuk pelaksana dan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas dalam proses implementasi integrasi Jamkesda-Gembira ke JKN di Kabupaten Bombana. Berikut ini beberapa wawancara menyatakan bahwa:

“SOPnya ada dalam Peraturan Bupati Bombana terkait integrasi Jamkesda-Gembira ke JKN dan melakukan koordinasi dengan bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana dalam menyusun SOP dan regulasi tingkat daerah Kabupaten Bombana.” (DSA).

Selain itu, terkait dengan formulasi kebijakan dalam proses implementasi, hal utama yang menjadi faktor pendukung dalam proses implementasi integrasi yaitu regulasi, berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan oleh informan utama dan informan triangulasi menyatakan bahwa regulasi di tingkat daerah sudah ada dalam bentuk Peraturan Bupati Bombana Nomor 26 Tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan integrasi Jamkesda-Gembira ke Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Bombana.

 

PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini menunjukkan apa saja yang menjadi syarat integrasi Jamkesda-Gembira ke jaminan kesehatan nasional di Kabupaten Bombana, wujud implementasi integrasi Jamkesda-Gembira ke jaminan kesehatan nasional di Kabupaten Bombana, dan formulasi kebijakan integrasi Jamkesda-Gembira ke jaminan kesehatan nasional di Kabupaten Bombana.

Proses pelaksanaan implementasi integrasi dilakukan secara bertahap yaitu mulai dari regulasi, anggaran, dan data kepesertaan. Pada umumnya integasi diartikan sebagai proses menyatupadukan, menggabungkan, mempersatukan (Nuryadi & Tolib, 2017). Hasil penelitian ini sejalan dengan Undang-Undang SJSN menjamin hak fasilitas pelayanan kesehatan yang sama untuk mendapatkan kontrak dengan BPJS dalam memberi dan menyediakan pelayanan kesehatan bagi peserta. Implementasi ketentuan ini memerlukan berbagai persyaratan integrasi sebagai berikut (DJSN, 2012): 1). Adanya standarisasi prosedur medik, keperawatan, dan kefarmasian sebagai pedoman pemberian pelayanan kesehatan dimasing-masing tingkatan pelayanan dan tingkatan fasilitas. 2). Standarisasi kompetensi yang meliputi infrastruktur, tenaga kerja, dan peralatan sebagai pedoman untuk mengontrak fasilitas pelayanan kesehatan oleh BPJS. 3). Keterlibatan pemerintah (pusat dan daerah) dan swasta dalam membangun fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terdistribusi dengan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Komunikasi yang dilakukan terhadap proses implementasi integrasi Jamkesda-Gembira ke jaminan kesehatan nasional di Kabupaten Bombana tidak akan berjalan baik tanpa adanya komunikasi berupa koordinasi yang baik antar para pihak terkait. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dapat diketahui bahwa proses koordinasi yang dilakukan yaitu melalui rapat koordinasi yang dilakukan pada saat pra integrasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana dan BPJS Kabupaten Bombana dengan menggundang para pihak yang terkait dengan proses integrasi tersebut baik lintas sektor maupun lintas program, pihak-pihak tersebut antara lain pimpinan daerah selaku penanggung jawab atas semua kegiatan atau program yang dijalankan didaerahnya, sekretaris daerah selaku pembantu bupati dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditentukan didaerahnya, Badan Perencanaan dan Pembangunan selaku perencana anggaran dana, Dinas Sosial selaku verifikator data kepesertaan berdasarkan kriteria penerima jaminan kesehatan yaitu miskin dan atau kurang mampu yang mereka tetapkan, Bagian hukum terkait formulasi regulasi kebijakan yang mengatur dan menjadi acuan dalam program integrasi tersebut, Kepala Puskesmas dan Direktur Rumah Sakit sebagai pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat penerima jaminan kesehatan tersebut, dan para camat, lurah, kepala desa sebagai pengawas dalam pendistribusian kartu jaminan kesehatan nasional.

Pihak yang terlibat dalam implementasi integrasi Jamkesda-Gembira ke jaminan kesehatan nasional di Kabupaten Bombana adalah Sekretaris Daerah, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Diharapkan dengan keterlibatan semua pihak dapat mencapai keberhasilan dari implementasi intergrasi tersebut, dengan dukungan semua pihak baik lintas sektor maupun lintas program dalam menjalankan dan menyelenggarakan kesiapan program implementasi dapat terlaksana dengan baik.

Dana yang digunakan untuk penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Bombana berasal dari APBD yang tertuang dalam DPA Dinas Kesehatan sebesar Rp. 10.200.356.000,00, dengan iuran per bulan Rp. 23.000 per jiwa yang diperuntukan untuk tahap awal sebanyak 38.331 jiwa. Jumlah perkembangan peserta JKN-KIS Kabupaten Bombana saat ini adalah sebanyak 114.713 Jiwa per tahun 2018. Di bandingkan dengan studi yang dilakukan di Provinsi Jawa Tengah sumber dana untuk premi yang berasal dari APBD Provinsi dan sumber dana untuk kegiatan operasional guna mendukung program JKN yang berasal dari APBN (Maulidiana, 2016).

Dengan adanya implementasi integrasi Jamkesda-Gembira ke jaminan kesehatan nasional di Kabupaten Bombana, para informan merasa sangat terbantu karena sangat bermanfaat dalam hal jaminan kesehatannya, dan saat ini BPJS yang mengelola keuangannya jadi mereka yang bertanggung jawab dalam hal pengelolaannya, diharapkan akan terjadi efisiensi pemanfaatan pelayanan kepada masyarakat.

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah panduan yang digunakan untuk meyakinkan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan terjadi dengan lancar (Sailendra, 2015). Standar Operasional Prosedur integrasi mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 2016 tentang jaminan kesehatan dan juga ada dalam Peraturan Bupati Bombana tentang pedoman pelaksanaan integrasi Jamkesda-Gembira ke jaminan kesehatan nasional.

Formulasi kebijakan sebagai bagian dalam proses kebijakan publik merupakan tahap yang paling krusial karena implementasi dan evaluasi kebijakan hanya dapat dilaksanakan apabila tahap formulasi kebijakan telah selesai, disamping itu kegagalan suatu kebijakan atau program dalam mencapai tujuan-tujuannya sebagian besar bersumber pada ketidaksempurnaan pengolaan tahap formulasi (Wibawa, 1994). Untuk mewujudkan integrasi Jamkesda ke Jaminan Kesehatan Nasional secara komprehensif yang tersentalisasi tetapi tetap memberikan ruang bagi daerah, maka dari hasil penelitian ini dirumuskan suatu formulasi kebijakan integrasi berupa formulasi kebijakan sentralisasi dinamis yaitu suatu formulasi kebijakan dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional yang tersentralisasi tetapi secara dinamis masih memberikan peluang dalam kerangka desentralisasi kepada pemerintah daerah (Supriyantoro, 2014).

 

KESIMPULAN DAN SARAN

Kami menyimpulkan bahwa dengan adanya proses implementasi integrasi Jamkesda-Gembira ke jaminan kesehatan nasional di Kabupaten Bombana dapat membantu masyarakat untuk dapat memiliki kartu jaminan kesehatan (JKN-KIS) dan dapat terakomodir oleh jaminan kesehatan nasional secara bertahap. Wujud dari implementasi integrasi ini yaitu berupa formulasi kebijakan di tingkat daerah dalam bentuk Peraturan Bupati Bombana Nomor 26 Tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan integrasi Jamkesda-Gembira ke jaminan kesehatan nasional di Kabupaten Bombana. Ada baiknya dalam melaksanakan implementasi integrasi Jamkesda-Gembira ke jaminan kesehatan nasional di Kabupaten Bombana terdapat SOP sehingga dapat dengan mudah menjalankan program ini dengan acuan yang pasti dan seragam antara satu sama lain. Selain itu, penelitian juga diperlukan mengenai kebijakan-kebijakan implementasi integrasi Jamkesda ke jaminan kesehatan nasional di Kabupaten Bombana.

DAFTAR PUSTAKA

Bambang, S. (1994). Hukum dan Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Sinar Grafika.

Bungin, B. (2003). Analisis Data Kualitatif. Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

DJSN. (2012). Peta Jalan Menuju Jaminan Kesehatan Nasional 2012-2019. Jakarta: Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.

Maulidiana, N. (2016). Analisis Implementasi Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Ke Dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Di Provinsi Jawa Tengah (Skripsi). . Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Mukti, A. G. (2007). Sistem Jaminan Kesehatan : Konsep disentralisasi terintegrasi. (Tesis). Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Mundiharno. (2012). Peta Jalan Menuju Jaminan Kesehatan Nasional 2012-2019. Jakarta: Dewan Jaminan Sosial Nasional.

Nuryadi, & Tolib. (2017). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Rukmini, R., Ristrini, R., & Tumaji, T. (2017). Integrasi Jamkesda dalam JKN bagi PBI di Kota Blitar dan Kota Malang. Buletin Penelitian Sistem Kesehatan, 20(1), 34-42.

Sailendra, A. (2015). Langkah-langkah Praktis Membuat SOP. Yogyakarta: Trans Idea Publishing.

Sukowati, N. P. (2013). Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Non Kuota (Jaminan Kesehatan Daerah Dan Surat Pernyataan Miskin)(Studi Di Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar). Jurnal Administrasi Publik, 1(6), 1195-1202.

Supriyantoro. (2014). Formulasi Kebijakan Intergrasi Jaminan Kesehatan Daerah ke Sistem Jaminan Kesehatan Nasional Menuju Universal Health Coverage (Disertasi). Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Wibawa, S. (1994). Evaluasi kebijakan publik. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.