Sel. Mei 21st, 2019

PELAKSANAAN PROGRAM ELIMINASI FILARIASIS DI KOTA SORONG

PELAKSANAAN PROGRAM ELIMINASI FILARIASIS DI KOTA SORONG

IMPLEMENTATION OF FILARIASIS ELIMINATION PROGRAM IN THE SORONG CITY

Muhamad Faizal Arianto 1, Rahman Kadir2, Ida Leida M Thaha3

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Papua Sorong
2 Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas
Hasanuddin
3 Departemen Epidemiologi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Hasanuddin

Alamat Korespondensi:
Muhamad Faizal Arianto
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Papua Sorong
Sorong, 98411
Telp: 081261339090
Email: faizal.arianto@gmail.com

ABSTRAK

Tingginya kasus filariasis dengan jumlah penderita filariasis di Provinsi Papua Barat tahun 2014 tercatat sebanyak 1.765 kasus dikarenakan program evaluasi filariasis yang belum dapat dijalankan secara maksimal yang disebabkan beberapa hal, antara lain minimnya kegiatan advokasi dan sosialisasi terkait program eliminasi filariasis baik kepada petugas kesehatan maupun kepada masyarakat umum, sumber daya manusia yang belum memadai, tim pelaksana program yang masih bercampur baur serta terbatasnya biaya operasional pelaksanaan pengobatan massal. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Filariasis pada program eliminasi filariasis di Kota Sorong. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penentuan informan menggunakan metode purposive sampling dan diperoleh informan sebanyak sembilan belas orang. Pengumpulan data berupa wawancara mendalam, telaah dokumen dan observasi. Keabsahan data dilakukan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Analisis data menggunakan reduksi data emik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi yang belum berjalan dengan lancar, sumber daya yang belum memadai, dan struktur birokrasi dalam pelaksanaan program yang belum efektif.

Kata kunci : filariasis, eliminasi, pemberian obat, pencegahan massal

ABSTRACT

The high number of filariasis cases with the number of filariasis patients in West Papua Province in 2014 was recorded as 1765 cases due to filariasis evaluation program that can not be run maximally due to several things, including the lack of advocacy and socialization activities related to filariasis elimination program either to health workers or to the community general, insufficient human resources, a team of program implementers who are still mixed and the limited operational cost of the implementation of mass treatment. This study aims to evaluate the implementation of the Filariasis Prevention Bulk Drug Program (POPM) in filariasis elimination program in Sorong City. The method used in this research is qualitative with case study approach. Determination of informants using purposive sampling method and obtained informants as many as nineteen people. Data collection is in-depth interview, document review and observation. Data validity is done triangulation of source and triangulation technique. Data analysis uses emission reduction. The results of this study indicate that the communication has not been running smoothly, insufficient resources, and bureaucratic structure in the implementation of programs that have not been effective.

Keywords: filariasis, elimination, provision of mass prevention drugs


PENDAHULUAN

Tujuan pembangunan kesehatan menuju Indonesia Sehat 2025 adalah meningkatnya kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud, melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Indonesia saat ini masih tetap menghadapi permasalahan pengendalian penyakit menular dan adanya kecenderungan meningkatnya penyakit tidak menular. Hal ini menunjukkan telah terjadi transisi epidemiologi penyakit, sehingga Indonesia menghadapi beban ganda pada waktu yang bersamaan (Depkes RI, 2009).
Penyakit filariasis merupakan salah satu penyakit menular yang endemis di Indonesia. Penyakit ini memberikan dampak sosial budaya yang cukup besar, dampak ekonomi serta mental secara psikologis, sehingga tidak dapat bekerja secara optimal dan hidupnya selalu tergantung pada orang lain. Menurut hasil penelitian Gani, yang dipresentasikan dalam pertemuan Rapid Mapping Filariasis tahun 2010, kerugian ekonomi akibat filariasis baik karena kehilangan jam kerja maupun biaya-biaya yang ditanggung selama pengobatan, besarnya adalah Rp.735.380,- per kasus per tahun atau setara dengan 17,8% dari seluruh pengeluaran keluarga atau 32,3% dari biaya makan keluarga.
Hampir seluruh wilayah Indonesia adalah daerah endemis filariasis, terutama wilayah Indonesia Timur yang memiliki prevalensi lebih tinggi. Sejak tahun 2000 hingga 2009 di laporkan kasus kronis filariasis sebanyak 11.914 kasus yang tersebar di 401 kabupaten/kota dan diestimasikan prevalensi Microfilaria rate (Mf rate) sebesar 19% (Depkes RI, 2011). Eliminasi filariasis menjadi program prioritas nasional dengan agenda utama melaksanakan kegiatan Pemberian Obat Pencegahan secara Massal (POPM) Filariasis. Tujuan dari kegiatan ini adalah terselenggaranya kegiatan POPM Filariasis yang terencana dengan baik terhadap seluruh penduduk sasaran di daerah endemis filariasis (kabupaten/kota endemis filariasis) dengan cakupan lebih dari 85% jumlah penduduk sasaran pengobatan dan 65% dari jumlah penduduk total, sehingga dapat menurunkan angka microfilaria rate menjadi <1%, menurunnya kepadatan rata-rata mikrofilaria dan terputusnya rantai penularan Filariasis (Kemenkes RI, 2014).
Penelitian yang dilakukan oleh Nungki Hapsari dan Santoso (2011) di Kecamatan Madang Suku III Kabupaten Oku Timur, menunjukkan bahwa informan kepala desa belum mengetahui tentang penyebab dan gejala akut filariasis. Pembinaan dan perhatian dari dinas kesehatan kepada petugas kesehatan di puskesmas dan kepada masyarakat masih belum cukup. Pelaporan yang dilakukan oleh puskesmas kepada dinas kesehatan masih belum ada tindak lanjut yang nyata dan baru sebatas pada pendistribusian obat dan buku-buku panduan yang diberikan oleh pihak kementerian kesehatan. Tidak adanya anggaran khusus untuk program eliminasi filariasis serta adanya anggapan tentang tidak urgentnya filariasis limfatik.
Kota Sorong sebagai satu-satunya kota madya di Provinsi Papua Barat pada tahun 2015 telah ditetapkan sebagai daerah endemis filariasis oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Litbang Kemenkes RI) dimana hasil survey diperoleh prevalensi Microfilaria rate (Mf rate) mencapai 8%, sehingga pada bulan desember di tahun yang sama upaya eliminasi filariasis dilakukan melalui program POPM filariasis. Berdasarkan keterangan Dinas Kesehatan Kota Sorong, program POPM Filariasis belum dapat dijalankan secara maksimal dikarenakan beberapa hal, antara lain minimnya kegiatan advokasi dan sosialisasi terkait program eliminasi filariasis baik kepada petugas kesehatan maupun kepada masyarakat umum, sumber daya manusia yang belum memadai, tim pelaksana program yang masih bercampur baur serta terbatasnya biaya operasional pelaksanaan pengobatan massal. Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program eliminasi filariasis di Kota Sorong, yang difokuskan pada pelaksanaan program Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Filariasis.

BAHAN DAN METODE

Lokasi dan Rancangan Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Sorong, khususnya di Dinas Kesehatan, Puskesmas Tanjung Kasuari dan Puskesmas Pulau Dum pada Mei-Juli 2016. Desain penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus.
Populasi dan Sampel
Informan dalam peneltian adalah Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bidang Pengendalian Penyakit, Kepala Seksi Surveilans, Petugas Puskesmas Tanjung Kasuari, Petugas Puskesmas Dum, Kepala Distrik Sorong Barat, Kepala Distrik Sorong Kepulauan, Kepala Kelurahan Tampa Garam, Kepala Kelurahan Dum Timur, Kader Puskesmas, Direktur RSUD Sele Be Solu, Ketua IDI Cabang Sorong, Anggota PKK, Anggota LSM, Anggota Majelis Taklim, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Guru SD. Informan dalam penelitian sebanyak 19 orang.
Pengumpulan Data
Prosedur pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan metode wawancara mendalam, dokumentasi, rekaman arsip, observasi dan metode dokumentasi. Melalui penelitian ini pemecahan masalah penelitian dilakuakan dengan cara mendeskripsikan keadaan objek penelitian dengan institusi yang terkait berdasarkan fakta atau data.
Analisis Data
Teknik analisis data dimulai dengan cara mengatur urutan data dengan cara mengorganisir data yang telah terkumpul, baik dari hasil wawancara mendalam, telaah dokumen, catatan lapangan, serta foto yang diambil sebagai bahan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dikategorikan dan dipilah-pilah. Pemilahan dan pengkategorisasian data tersebut bertujuan untuk menemukan tema. Teknik analisa data dalam penelitian ini mengikuti petunjuk Miles dan Huberman yang melalui tiga alur yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan

HASIL

Penelitian ini berorientasi pada evaluasi filariasi dalam program Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) yang dilihat dari komunikasi, sumber daya manusia, struktur birokrasi. Program POMP Filariasis tahun pertama telah selesai dilaksanakan, namun dalam perjalanannya terdapat beberapa masalah. Berdasarkan wawancara tentang kegiatan advokasi pelaksanaan program eliminasi filariasis yang dilakukan kepada informan dari dinas kesehatan, diperoleh informasi yaitu :
“Eee kemarin pernah kami kegiatan di Sahid Mariat pada tahun ini juga pada bulan Mei. April atau Mei ya di Sahid Mariat, iya, perencanaan filariasis. Tahun lalu kami eee di pertemuan juga tapi di Dinas Kesehatan”
(MMF).

“Yang tahun lalu itu dilakukan di eee itu Kantor Walikota di ruang Anggrek Lantai 2, eee setelah itu ditindaklanjuti lagi dilakukan di Hotel Sahid Mariat di lantai 2 lagi”
(SA).
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tentang kegiatan advokasi pelaksanaan program eliminasi filariasis yang dilakukan kepada informan dari dinas kesehatan yaitu semua informan menyatakan kegiatan advokasi pelaksanaan program POPM Filariasis ini telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Sorong.
Selanjutnya mengenai intensitas sosialisasi dan pelaksanaan program POPM Filariasis, peneliti menanyakan kembali kepada informan dari puskesmas untuk mengetahui sejauh mana intensitas transmisi informasi yang sampai kepada mereka selaku implementor di tingkat puskesmas. diperoleh informasi yaitu :
“Ya secara khusus tadi kan mereka mulai dari eee filariasis sosialisasi dan filariasisnya sendiri sampai pada Promkes untuk pemberantasan filariasis di kelurahan. Aaa waktu kami cuma kegiatan kalau tidak salah kurang lebih satu atau dua hari. Terus kami waktu itu di dinas eeehh di puskesmas. Tapi satu kali itu saja. Tidak ada selain itu lagi”
(MMF).

“Eee hari itu kegitannya tentang kegiatan sosialisasi, dia jadi kayak penyebabnya kayak gitu, terus cara penularannya, terus pengobatannya semuanya. Program filariasis aja. Bulan apa ya hari itu (sambil mengingat-ingat), tahun lalu kayaknya. Iya. Kalo yang kemarin lagi ada lagi. Kemarin bulan sebelum lebaran. He’em, tahun itu kan mau ada kelanjutannya lagi makanya diadakan ulang lagi. Yang diawal itu sekali dilaksanakan”
(RLT).
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tentang intensitas sosialisasi dan pelaksanaan program POPM Filariasis yaitu semua informan menyatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh dinas kesehatan kepada puskesmas intensitasnya hanya dilakukan sebanyak satu kali saja namun ada juga yang menerima sosialisasi secara langsung dari dinas kesehatan, namun mereka hanya menerima informasi tersebut melalui media-media seperti baligho, surat kabar, radio dan TV.
Dalam Pedoman Penanggulangan Filariasis yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah dipaparkan petunjuk-petunjuk tata laksana pelaksanaan program eliminasi filariasis, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan POPM Filariasis. Namun dalam implementasi di lapangan telah terjadi inkonsistensi terhadap pedoman penanggulangan filariasis mengenai persiapan pelaksanaan POPM Filariasis, sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan kepada informan, diperoleh informasi yaitu :
“Kita mendata, petugas kadang mapping to, kan biasa turun tanya ke Bu Kelurahan to, kita punya apa perawat-perawat ni sa lihat mereka langsung turun ke apa kantor lurah, jumlahnya. Jadi tanya satu kelurahan ini berapa jiwa to, berapa KK, begitu … Itu kader biasa tuh, karena kita kan posyandu to, jadi yang kerjasama itu bidan, imunisasi, dengan gizi, mereka itu yang bicara dengan kader-kader itu. Kalo kita yang lansia, karena saya ingat pilihnya pas di Pos Lansia, jadi kader lansianya juga ada, gitu … Itu kayaknya waktu itu kita juga pakai kader yang dari ini, dari lansia, pas mereka RT ini suruh ‘Ibu kader ayo bantu’, begitu … Mereka (kader) cuma memberitahukan aja untuk warga karena hari ini ada pembagian obat filariasis, pengobatan itu saja. Terkecuali ya pelatihan penyelenggaraan kader ya untuk yang ini kayak yang tadi sa bilang itu, gizi, imunisasi, bidan, gitu, tapi kalo filariasis tidak ada”
(LM).
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tentang implementasi di lapangan telah terjadi inkonsistensi terhadap pedoman penanggulangan filariasis mengenai persiapan pelaksanaan POPM Filariasis yaitu semua informan menyatakan bahwa data masyarakat sasaran pengobatan didapatkan langsung dari kelurahan dan pendataan tidak dilakukan oleh TPE/kader serta tidak dilakukan kunjungan dari rumah ke rumah oleh TPE/kader. Alat dan bahan yang diterima dari Dinas Kesehatan hanya berupa obat (DEC dan Albendazole) dan bahan kontak berupa air minum dan pisang. Tidak ada mekanisme pemilihan TPE/kader filariasis dan TPE/Kader diambil dari kader yang sudah ada di Posyandu dan Pos Lansia serta ditunjuk langsung oleh petugas dan kepala puskesmas. TPE/kader tidak dibekali dengan pelatihan sehingga mereka tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.
Berikut ini wawancara yang dilakukan kepada informan dari puskesmas selaku implementor mengenai kejelasan informasi yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Sorong terkait dengan peraturan-peraturan dan petunjuk teknis pelaksanaan program eliminasi filariasis, diperoleh informasi yaitu :
“Iya, eee kalau penyampaian informasi dari segi aturan sudah jelas. Sudah jelas, kemudian eee bagaimana cara penyampaiannya juga sudah jelas kita mengerti juga. Habis itu eee ditampilkan mulai dari data kan, dari data terakhir kasus-kasus yaaa filariasis ya, karna kalau tidak salahkan Papua dan Papua Barat kan daerah endemis, jadi memang sudah jelas, jelas sekali pemaparannya dan kita, kita bisa mengerti kenapa harus eee kita bisa dukung program ini”
(YY).
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yaitu semua informan menyatakan bahwa informasi yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kota Sorong mengenai sosialisasi program eliminasi filariasis sudah jelas, baik dari segi cara penyampaian, peraturan-peraturan maupun petunjuk teknis. Namun berbeda dengan apa yang disampaikan oleh petugas di lapangan bahwa penyampaiannya terlalu cepat sehingga terburu-buru dalam pelaksanaan, selain itu tidak ada informasi mengenai peraturan-peraturan yang barkaitan dengan program eliminasi filariasis sehingga mereka tidak mengetahuinya, dan juga tidak adanya buku petunjuk teknis pelaksanaan program eliminasi filariasis.
Instrumen kebijakan adalah undang-undang, peraturan-peraturan, surat keputusan, surat perintah, petunjuk teknis, SOP dan produk hukum lain yang digunakan sebagai panduan dan acuan pelaksanaan program POPM Filariasis. Berikut ini adalah hasil wawancara kepada informan dari dinas kesehatan mengenai instrumen kebijakan pelaksanaan POMP filariasis, diperoleh informasi yaitu :
“Ooo Perda khusus filariasis belum ada. Saya kira petunjuk untuk teknis dari pusat itu sudah tinggal melaksanakan itu. Tidak perlu semacam Perda lagi, saya kira memang nggak, nggak perlu karena Permenkes sendiri sudah ada tinggal melaksanakannya”
(HES).

“Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 94 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Filariasis maka dilaksanakan POPM. Kalau untuk eee Perda dan sebagainya dari pemerintah daerah sepertinya belum ada. Jadi tadi peraturan peraturan kementerian. Eeee kalau SOP kami belum punya SOP. Belum tersusun, belumlah. Kami belum punya itu SOP”
(JI).
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yaitu semua informan menyatakan bahwa instrumen yang digunakan untuk melaksanakan Program POPM Filariasis hanyalah Permenkes Nomor 94 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Filariasis. Namun instrumen atau petunjuk pelaksanaan lain seperti Perda dan SOP tidak ada.
Anggaran adalah ketersediaan biaya dalam segi kecukupan dan kesinambungan dalam melaksanakan program POPM Filariasis. Berikut hasil wawancara yang dilakukan kepada informan dari dinas kesehatan mengenai anggaran pelaksanaan program POPM Filariasis, diperoleh informasi yaitu :
“…Ya cukuplah pak, iya. Kalau untuk kesinambungan eee tahun ini terlaksana pak. Iya, karena memang dananya tersedia juga untuk tahun ini … Iya. Jadi dari segi pendanaan tidak ada masalah untuk pemerintah daerah. Iya jadi eee dana tidak ada masalah pak”
(HK)

“Kalau untuk eee anggaran memang kalau diiii dari segi kecukupan mungkin kami rasa memang sudah cukup. Karena ini memang program POPM ini sudah bisa berjalan ya”
(JI)
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yaitu semua informan menyatakan bahwa alokasi anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Kota Sorong sudah cukup dan tidak ada masalah, baik dari segi kecukupan maupun kesinambungan dalam melaksanakan program POPM Filariasis.
Sumber daya manusia adalah kompetensi dan jumlah tenaga kesehatan (implementor) yang melaksanakan program POPM Filariasis. Berikut ini adalah hasil wawancara yang dilakukan kepada informan dari dinas kesehatan dan informan dari puskesmas mengenai ketersediaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan program POPM Filariasis, diperoleh informasi yaitu :
“Ya, saya kira kalau untuk tenaga-tenaga teknis saya kira cukup, cukup memadai ya. Terutama di pelaksana lapangan di tingkat puskesmas pelaksana, saya kira cukup … Apa lagi kompetensinya, saya kira cukup ya karena dengan latar belakang yang berbagai dokter kepala puskesmasnya atau dokter pelaksana dan perawat saya kira cukup kompeten”
(HES).

“…saya kira masih kurang juga, untuk filariasis khususnya, karena kita mengatur wilayah kerja kami kan masing-masing berbeda-beda, apa lagi kalau wilayah kami di Dum kalau untuk hanya satu kelurahan, berapa RT untuk satu atau dua orang tenaga saja masih kurang mungkin harus lebih … Tim khusus tidak ada. Aaa kami tim yang ada di puskesmas saja, jadi eee tenaga perawat kami latih semua di puskesmas, baik promkes filariasis, POPM filariasis” (MMF).
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yaitu semua informan menyatakan bahwa secara umum sumber daya manusia yang tersedia sudah cukup memadai. Namun pelatihan untuk pelaksanaan program POPM Filariasis tidak ada, baik untuk petugas puskesmas maupun TPE/kader. Di sisi lain ada pula informan yang merasa bahwa sumber daya manusia yang tersedia dari segi kuantitas dirasakan masih sangat kurang. Di samping itu tidak ada tim khusus yang dibentuk untuk pelaksanaan program eliminasi filariasis.
Ketersediaan fasilitas kesehatan merupakan jumlah dan jenis fasilitas kesehatan yang tersedia untuk menunjang pelaksanaan program POPM Filariasis. Peneliti melakukan wawancara kepada informan dari dinas kesehatan dan informan dari puskesmas mengenai ketersediaan fasilitas kesehatan yang menunjang pelaksanaan program POPM Filariasis, diperoleh informasi yaitu :
“Untuk kalau fasilitas yang ada yang kami ada bangunan atau baik obat-obatannya secara ini semua lengkap saya pikir sudah pengadaan yang ada kita semua ada. Kalau sarana laboratorium eee khusus untuk program penunjang ini ya filariasis sampai saat ini kami memang belum”
(MMF)
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yaitu semua informan menyatakan bahwa fasilitas kesehatan yang tersedia saat ini cukup memadai walaupun dengan kondisi yang sudah tidak sepenuhnya baik, namun fasilitas untuk menunjang pelaksanaan program eliminasi filariasis belum sepenuhnya memadai.
Mengenai pembentukan struktur organisasi sebagai unit pelaksana program POPM Filariasis di Kota Sorong bahwa pelaksanaan program POPM Filariasis ini dilaksanakan secara langsung oleh struktur birokrasi yang ada di dinas kesehatan tanpa membentuk tim khusus eliminasi filariasis.


PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transmisi informasi mengenai adanya kegiatan eliminasi filariasis dan program POPM Filaraisis di Kota Sorong belum berjalan baik. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya sosialisasi pelaksanaan program POPM Filariasis kepada masyarakat di Kota Sorong selaku sasaran kebijakan.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Afrida (2011) di Kota Pekalongan menyatakan bahwa kurangnya sosialiasi eliminasi kusta dan pengobatan massal dipuskesmas menyebabkan banyak masyarakat yang tidak bersedia minum obat karena pengetahuan dan kesadaran masyarakat masih sangat kurang. Disamping itu, Dinas Kesehatan selaku pembuat kebijakan dinilai kurang melakukan koordinasi dalam proses perencanaan pengobatan massal dengan petugas di Puskesmas.
Konsistensi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi jalannya komunikasi suatu kebijakan. Jika implementasi kebijakan mau berjalan efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Konsistensi informasi berarti informasi yang disampaikan harus jelas dan tidak berubah-ubah. Informasi yang berubah-ubah akan meyebabkan kebingungan ataupun penafsiran berbeda dalam mengimplementasikan suatu kebijakan (Subarsono, 2009).
Hasil penelitian ini pula diperoleh data bahwa dalam melaksanakan program POPM Filariasis ini, tidak ada instrumen lain yang digunakan oleh Dinas Kesehatan Kota Sorong selain instrumen yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yakni Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 94 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Filariasis. Menurut Permenkes Nomor 94 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Filariasis, penyiapan masyarakat dilaksanakan dengan mengunjungi warga dari rumah ke rumah di wilayah binaan TPE/kader filariasis.
Penelitian yang dilakukan oleh Ahdy (2016) di Kelurahan Kuripan menyatakan bahwa puskesmas menggunakan Pedoman Eliminasi Filariasis di Indonesia sebagai instrumen pelaksanaan program POPM yaitu materi yang disampaikan dalam penyuluhan ini adalah tentang penyakit filariasis dan pengobatan massal dengan lebih menekankan pada pesan persuasif pentingnya masyarakat untuk minum obat filariasis yang dibagikan setahun sekali selama 5 tahun berturut-turut, serta meyakinkan masyarakat agar tidak perlu merasa takut minum obat karena obat filariasis tidak akan menimbulkan reaksi berupa kematian jika diminum sesuai anjuran.
Kemudian dalam tahap persiapannya, dinas kesehatan seharusnya menyiapkan mekanisme pemilihan TPE/kader filariasis yang selanjutnya dilatih satu minggu sebelum pelaksanaan program POPM Filariasis berlangsung. Setiap satu orang TPE/kader filariasis bertanggung jawab terhadap 20-30 keluarga (100-150 orang) sebagai warga binaannya. Kader filariasis dalam melaksanakan tugasnya juga diberikan surat tugas yang ditandatangani oleh kepala puskesmas. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan adanya inkonsistensi antara petunjuk teknis pada Permenkes Nomor 94 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Filariasis dengan implementasi di lapangan mengenai persiapan pelaksanaan POPM Filariasis, dimana petugas mendapatkan data masyarakat sasaran pengobatan langsung dari kelurahan tanpa melibatkan TPE/kader filariasis dan juga tidak disertai dengan melakukan kunjungan ke rumah-rumah warga, sehingga kegiatan-kegiatan yang sejatinya dilakukan pada saat melakukan kunjungan ke rumah-rumah warga yang mana salah satunya adalah sosialisasi menjelang pelaksanaan pengobatan massal pun tidak terlaksana.
Penelitian yang sama dilakukan oleh Munawwaroh (2016) menyatakan bahwa kurangnya motivasi TPE juga turut berperan terhadap rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengobatan massal disebabkan karena pemberian insentif yang menurut TPE masih dianggap kurang sesuai dengan beban tugas yang diberikan, sehingga meski TPE sudah mendapat pembinaan dan pengarahan yang cukup, tetapi dalam melaksanakan tugas di lapangan tidak optimal. Dinas kesehatan setempat menerangkan bahwa kurangnya sosialisasi dan motivasi petugas kesehatan maupun TPE pada dasarnya berhubungan dengan pendanaan, dimana alokasi dana dari pemerintah daerah untuk program pengobatan massal filariasis memang masih kurang pada saat itu. Kurangnya advokasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah di tingkat kota, kecamatan, maupun kelurahan juga mempengaruhi kurang berhasilnya pengobatan massal yang telah dilakukan. Keterangan ini diperoleh pada saat peneliti melakukan survei pendahuluan.
Berdasarkan hasil penelitian, informasi yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kota Sorong dalam sosialisasi program eliminasi filariasis kepada para implementor di puskesmas sudah disampaikan secara jelas, baik ditinjau dari segi cara penyampaiannya maupun pemaparan peraturan serta petunjuk teknis pelaksanaannya. Namun justru bertolak belakang dengan penyampaian para implementor di puskesmas khususnya para petugas di lapangan dimana penyampaian informasi pada saat sosialisasi program eliminasi filariasis terkesan terburu-buru sehingga dalam pemaparannya juga terlalu cepat. Di samping itu peraturan-peraturan dan petunjuk-petunjuk teknis mengenai program eliminasi filariasis pun tidak disampaikan secara jelas sehingga ini berimplikasi pada pengetahuan implementor tehadap peraturan dan petunjuk teknis pelaksanaan program POPM Filariasis di Kota Sorong.
Penelitian yang sama dilakukan oleh Syuhada (2012) di Kecamatan Buaran dan Tirto menyatakan bahwa upaya sosialisasi kepada masyarakat juga dilakukan pada saat pembagian obat filariasis oleh TPE melalui komunikasi personal dengan sasaran pengobatan. Selain informasi yang diperoleh dari penyuluhan dengan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab serta metode siaran keliling yang dilakukan sebagai bentuk perlakuan dalam penelitian ini, masyarakat umum juga memperoleh informasi dari sosialisasi yang dilakukan oleh dinas kesehatan dan puskesmas. Sosialisasi tersebut berupa pemasangan banner atau spanduk tentang pengobatan massal filariasis di berbagai tempat, selebaran surat edaran dari pemerintah daerah tentang pengobatan massal yang dibagikan ke masyarakat atau ditempel di tempat-tempat strategis, serta melalui surat kabar lokal.
Anggaran merupakan ketersediaan biaya dalam segi kecukupan dan kesinambungan dalam melaksanakan program POPM Filariasis di Kota Sorong. Berdasarkan hasil penelitian, alokasi anggaran pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Sorong kepada dinas kesehatan untuk melaksanakan program POPM Filariasis sudah dirasakan cukup dan tidak ada masalah, baik ditinjau dari segi kecukupan maupun kesinambungannya. Hal ini terbukti dari penyampaian seluruh informan di dinas kesehatan yang menyatakan bahwa tidak ada masalah dalam hal pembiayaan program POPM Filariasis pada tahun pertama. Hasil ini berbeda dengan penelitian di Kabupaten Sikka yang dilakukan oleh Tuti (2010) menunjukkan bahwa belum adanya komitmen yang serius dari pemerintah daerah Kabupaten Sikka sekalipun advokasi telah dilaksanakan sehingga alokasi anggaran untuk pelaksanaan program filariasis di Kabupaten Sikka masih sangat terbatas.
Capaian target cakupan program POPM Filariasis adalah persentase jumlah penduduk minum obat dari jumlah keseluruhan penduduk di Kota Sorong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa capaian cakupan program POPM Filariasis tahun pertama di Kota Sorong masih sangat rendah dan sangat jauh dari target yaitu 15% dari target 80% yang dicanangkan, padahal di dalam petunjuk teknis pada Permenkes Nomor 94 Tahun 2014 yang mengatur tentang penanggulangan filariasis, target yang harus dicapai oleh setiap kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai daerah endemis filariasis adalah 85% dari jumlah penduduk sasaran pengobatan dan 65% dari jumlah penduduk total.

KESIMPULAN DAN SARAN

Evaluasi filariasi dalam pelaksanaan program POPM Filariasis di Kota Sorong dilihat dari komunikasi kurang berjalan dengan baik, dimana kegiatan advokasi menjadi satu dengan kegiatan sosialisasi. Sumber daya yang dimiliki dinas kesehatan dalam pelaksanaan program cukup memadai. Satu-satunya instrumen kebijakan yang digunakan adalah Permenkes Nomor 94 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Filariasis. Sikap dalam pelaksanaan program sangat baik, dimana seluruh implementor menyatakan keseriusan dan kesungguhannya terhadap penyelenggaraan pelaksanaan program. Struktur birokrasi dalam pelaksanaan program kurang efektif. Terdapat kelemahan atau kekurangan dimana tidak adanya unit khusus untuk melaksanakan program POPM Filariasis selama lima tahun secara berturut-turut dan tidak adanya SOP dalam menjalankan program POPM Filariasis di tahun pertama. Berdasarkan hasil penelitian disarankan Dinas kesehatan beserta seluruh jajarannya di puskesmas sebaiknya mendalami kembali petunjuk teknis, sebaiknya memisahkan antara kegiatan advokasi dengan kegiatan sosialisasi, melakukan sosialisasi sebaiknya melibatkan peran serta sektor lain dan juga tokoh-tokoh yang ada di elemen masyarakat, perlu segera untuk melakukan pelatihan teknis kepada para petugas lapangan dan juga TPE/kader filariasis, membentuk tim/unit khusus yang bertugas untuk melaksanakan program POPM Filariasis, perlu segera membuat SOP dalam penatalaksanaan program POPM Filariasis, melakukan monitoring dan evaluasi secara disiplin dan berkala.


DAFTAR PUSTAKA

Depkes. (2009). Pedoman Program Eliminasi Filariasis di Indonesia. Jakarta: Departemen Kesehatan, Jakarta.
Gani. (2010). Laporan Penelitian Analisis Ekonomi Filariasis, Ditjen PPM & PLP. Jakarta: Direktorat PP-BB Departemen Kesehatan. Jakarta.
Depkes. (2011). Rencana Nasional Program Akselerasi Eliminasi Filariasis di Indonesia, Direktorat P2B2, Direktorat Jendral PP&PL. Jakarta: Departemen Kesehatan, Jakarta.
Kemenkes. (2014). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Filariasis. Jakarta: Kementerian Kesehatan, Jakarta.
Nungki. (2011). Peran Serta Masyarakat (PSM) Dalam Penemuan Kasus Filariasis Di Desa Endemis Di Puskesmas Betung Kabupaten Banyuasin Tahun 2005, Jurnal Litbag Depkes, 16-22.
Afrida. (2011). Keefektifan Model Pendamping dalam Meningkatkan Cakupan Obat dan Pengobatan Massal Filariasis, Jurnal Kesehatan Lingkungan. 2(3): 18-25.
Subarsono. (2009). Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi, Cetakan Keempat, Yogyakarta. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
Ahdy. (2016). Hubungan pengetahuan dan sikap tentang Pencegahan filariasis dengan praktek Minum obat dalam program pemberian Obat masal pencegahan (pomp) filariasis Kelurahan Kuripan Kertoharjo Kota pekalongan 2015, Unnes Journal of Public Health. 6(2): 50-68.
Permenkes. (2014). Filariasis Di Indonesia, Buletin Jendela Epidemiologi Volume I, Juli. Pusat Data dan Surveilans Epidemiologi, Jakarta: Kementerian Kesehatan. Jakarta.
Munawwaroh. (2016). Evaluasi Program Eliminasi Filariasis Dari Aspek Perilaku Dan Perubahan Perilaku, Unnes Journal of Public Health. 5(3): 30-45.
Syuhada. (2012). Studi Kondisi Lingkungan Rumah dan Perilaku Masyarakat sebagai Faktor Risiko Kejadian Filariasis di Kecamatan Buaran dan Tirto Kabupaten Pekalongan. Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia. 11 (1): 95-101.
Tuti. (2006). Masalah Filariasis Di Kabupaten Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), EJournal Litbang, 37 (4): 169 – 179.